Bagaimana mengembangkan koperasi ?

TULISAN 4

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN KOPERASI ?

  • Berbagai perubahan mendasar pada era Reformasi, yang mengarah pada pergeseran peran utama di bidang politik, ekonomi  dan sosial  dari pemerintah kepada rakyat, telah mendorong peninjauan kebijakan dalam pembangunan koperasi. Pengertian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 lebih dititik-beratkan sebagai badan usaha.  Hal ini ditengarai telah membuat koperasi mudah menyimpang dari jati dirinya. Koperasi sebagai bangun perusahaan yang merupakan perkumpulan orang-orang memang berbeda secara mendasar dari bangun perusahaan lain dilihat dari segi ekonomi, sosial dan hukum. Keputusan pemerintah sekarang ini yang menganggap bahwa masalah koperasi adalah urusan masyarakat dan pada dasarnya harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri mengharuskan kita semua untuk memperbaharui persepsi tentang koperasi.

 

  • Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu prinsip koperasi yang harus dilaksanakan, dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi anggota maupun untuk meningkatkan keterampilan dalam kegiatan usahanya. Tujuan akhir dari pendidikan/pelatihan koperasi tidak lain adalah untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang demokratis, mandiri dan sehat, baik organisasi/manajemen maupun usahanya. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus dialihkan kepada gerakan koperasi berdasarkan azas subsidiaritas.

 

  • Peranan pemerintah yang begitu besar di masa Orde Baru dalam pengembangan koperasi, baik dalam penciptaan iklim maupun dalam penyediaan fasilitas, telah menciptakan sikap ketergantungan koperasi khususnya pada pemerintah, sehingga koperasi cenderung dan berkembang sebagai alat pemerintah dan kehilangan sifat otonominya. keadaan tersebut menuntut terjadinya perubahan paradigma pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi yang selama ini seringkali dilakukan dengan pendekatan dari atas (top-down), perlu diubah menjadi pendekatan yang benar-benar tumbuh dari bawah  (bottom up), sebagai organisasi ekonomi rakyat yang tumbuh dan berakar dalam masyarakat, dikelola oleh masyarakat sendiri, bagi kesejahteraan bersama.

 

  • Peran pemerintah dititik-beratkan sebagai katalisator, yang mempercepat terjadinya sinerji antara faktor-faktor yang relevan dan strategis bagi perkembangan koperasi tanpa kehilangan sifatnya sebagai regulator dan tidak menjadi bagian dari sinerji itu sendiri. Peran pemerintah dalam fungsi pengaturan dibatasi pada pendaftaran, pemberian, dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang  lain, sedangkan fungsi promosi dan pembangunannya menjadi proporsional, meliputi: penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koprasi; asistensi dan fasilitasi; koordinasi bantuan-bantuan luar negeri; dan penyediaan sarana-sarana pendukung.

 

Sumber :

http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2028/eksistensi_koperasi.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s